Langkah Jenderal Gatot: Antara hak dan etika berpolitik bawahan presiden

Hak atas fotoADEK BERRY/AFP

Image captionJenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dirinya tidak membuat kegaduhan dan bekerja sesuai konstitusi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut Presiden Joko Widodo tak ingin situasi politik nasional memanas jelang pilkada di 171 daerah pada 2018 serta pemilihan legislatif dan presiden secara serentak tahun 2019.

Wiranto menuturkan hal itu sehari setelah Jokowi meminta seluruh bawahannya tidak membuat kegaduhan dan fokus mencapai target kinerja. Jokowi, kata dia, berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih melalui pertimbangan matang, tanpa desakan tertentu.

"Semua kegiatan politik nasional jangan membuat kegaduhan dan kerancuan yang menyebabkan pilkada dan pilpres terganggu," kata Wiranto di Jakarta, Selasa (03/09).

"Para menteri yang kemarin hadir, diinstruksikan secara jelas. Presiden mengatakan, sebagai panglima tertinggi, kepala pemerintahan, dan kepala negara, dia memerintahkan kami menjaga kondisi itu," ujar Wiranto.

• Menhan terkait isu pembelian senjata: Panglima TNI tak perlu dievaluasi
• Menyebut 'tak sesuai lagi dengan Pancasila,' Panglima TNI dinilai 'salah paham tentang demokrasi'
• Ada 'upaya menarik' TNI ke politik praktis

Instruksi Jokowi dalam rapat kabinet awal pekan itu, menurut pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gaffar Abdul Karim, tak dapat dilepaskan dari sepak terjang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Gaffar menilai, Jokowi secara khusus menekankan statusnya sebagai panglima tertinggi TNI. Sementara itu, dalam sebulan terakhir Gatot menjadi pemberitaan menyusul pernyataan yang memicu pro dan kontra.

"Itu merupakan ekspresi ketidaksukaan kepala negara terhadap perilaku politik yang secara etik tidak sehat," ujar Gaffar.

Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGES

Image captionMenko Polhukam Wiranto berjanji bertemu dengan Gatot Nurmantyo untuk mencegah kegaduhan yang berkelanjutan.

Gatot mendengarkan langsung instruksi Jokowi tersebut karena turut hadir pada rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Gatot membantah dirinya sedang berpolitik praktis melalui isu kebangkitan komunisme dan polemik pembelian senjata secara ilegal. Gatot menyebut seluruh tindakannya masih sesuai konstitusi.

"Saya tidak berpikir untuk menjadi apapun juga. Sekarang sebagai Panglima TNI saya harus melaksanakan tugas saya sesuai konstitusi, tidak bisa di luar itu," kata Gatot kepada pers di Cilegon, Banten, Selasa pagi.

Kepada wartawan, Gatot menyebut pernyataan Jokowi itu bukan sindiran terhadap polemik pembelian senjata yang dipicunya.

"Presiden tidak mengatakan itu (polemik senjata). Memang jangan ada gaduh, tapi bekerja, bekerja, dan bekerja," tutur Gatot.

Hak atas fotoAFP

Image captionSejak reformasi TNI yang ditandai dengan pengesahan UU 34/2004, tentara tidak diizinkan terlibat dalam kegiatan politik.

Gatot terus menjadi sorotan media massa karena mewajibkan seluruh tentara menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI, karya yang disebut sebagian kelompok sebagai propaganda politik pemerintahan Orde Baru.

Dugaan yang dipaparkan Gatot terhadap satu lembaga negara yang mencatut nama Jokowi untuk membeli senjata secara ilegal juga menarik perhatian publik.

Menyusul dua isu tersebut, koalisi kelompok masyarakat sipil bahkan mendorong Gatot meletakkan jabatan panglima TNI secepatnya.

"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis," kata Gatot.

Gatot dilantik Jokowi menjadi Panglima TNI pada Juli 2015. Merujuk UU 34/2004 tentang TNI, usia pensiun perwira tinggi militer adalah 58 tahun.

Saat ini Gatot berusia 57 tahun. Pada 13 Maret mendatang, ia akan menginjak usia pensiun dan wajib meletakkan jabatan tertinggi di TNI.

Kepatutan politik

Sesuai UUD 1945, kata Gaffar Abdul Karim, setiap warga negara Indonesia berhak berpolitik, kecuali tentara dan sekelompok subjek hukum lain yang ditentukan berbeda oleh peraturan perundang-undangan.

Menurutnya setiap bahawan presiden, termasuk Gatot, memiliki dasar konstitusional untuk mempunyai keinginan politik tertentu. Namun ia menyebut langkah mewujudkan tujuan politik itu sepatutnya dilakukan secara santun dan beretika.

"Semua orang punya hak yang sama untuk mengejar kepentingan politik. Tapi dia sebisa mungkin tidak menggunakan state resource untuk memenangkan kepentingan politik," tuturnya.

Hak atas fotoADEK BERRY/AFP

Image captionJuli 2015, Gatot dilantik menggantikan Moeldoko. Setelah pensiun, sejumlah mantan perwira tinggi TNI terjun ke partai politik.

Larangan Jokowi terkait kegaduhan, kata Gaffar, merupakan langkah terjauh yang dapat diambil Jokowi untuk mengultimatum para anak buahnya.

Apalagi menurutnya, tidak terdapat petinggi negara yang secara terang-benderang menyelewengkan kewenangan atau gagal menjalankan tugas.

"Yang bisa dilakukan kepala negara adalah menegur di ruang tertutup tapi sebenarnya terekspos ke publik," kata Gaffar.

Hingga berita ini diturunkan, setidaknya dua partai politik menyebut Gatot sebagai berpotensi menjadi calon presiden alternatif pada pilpres 2019, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menanggapi penilaian parpol itu, Gatot kerap enggan memberikan tanggapan. Gatot belum secara terbuka memaparkan rencananya usai pensiun dari TNI.